Badan Keuangan Lounching Aplikasi Sobakupar.

MCB.COM (LIMBOTO) – Dalam rangka penandatanganan Dokumen pencairan Bantuan Keuangan Partai politik Tahun Anggaran 2019, dirangkaikan dengan Launching Aplikasi Sistem Informasi Bantuan Keuangan Partai Politik (SOBAKUPAR) yang merupakan Proyek Perubahan dari Hariyanto. Manan. SE Kasubid Anggaran Badan Keuangan sebagai Peserta Pim IV Angkatan IX Tahun 2019.

Kegiatan yang digelar Ruang Upongo Badan Keuangan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Ir. Hadijah U. Tayeb. MM Dengan jumlah peserta  terdiri dari seluruh partai politik di kabupaten Gorontalo, unsur KPU, Kaban Kesbangpol dan jajaran staf keuangan

Kaban Keuangan Dra. Dewi Masita Usman mengatakan terkait dengan bantuan partai politik ini bahwa masih banyak beberapa permasalahan yang ditemukan terkait dengan bantuan keuangan partai yang ada di Kabupaten Gorontalo terutama dari hasil temuan badan pemeriksa keuangan republik indonesia dimana masih terdapat permasalahan administrasi keuangan partai politik yang belum terbit dan aturan, kemudian rekomendasi oleh BPK yaitu penyusunan anggaran penata usahaan.

Pertanggungjawaban bantuan keuangan belum sesuai ketentuan dan biyaya oprasional ke sekretariatan disusun lebih besar dari dana pendidikan politik seharunya untuk biyaya untuk partai politik harus lebih tinggi dari pada biyaya oprasional ke sekretariatan bahkan terdapat pengeluaran yang belum sesuai dengan kriteria ditetapkan.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut alhamdulilan melalui Badan Keuangan Bidang Anggaran telah meluncurkan satu inovasi Aplikasi Sistem Informasi Bantuan Keuangan Partai Politik SOBAKUPAR.

“insya Allah dengan sistim ini bisa mengoptimalkan tim verivikasi anggaran yang ada di partai politik dapat memberikan kemudahan pada partai politik dalam menyusun rencana anggaran biyaya dan  panata usahaaan dalam bantuan keuangan bagi partai politi sehingga Laporan Keuangan yang tertib, transparan, akurat dan akuntabel bisa wujdukan”, kata Dewi.

Sementara itu Sekda Hadijah. Tayeb  terkait masalah keuangan daerah senantiasa kita dipantau baik oleh BPK secara rutin diperiksa  serta pengawasan dari KPK dan BPKP, oleh sebab itu bagaimana kita berupaya untuk dapat mempercepat, akurat dari pada data pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah”, ungkapnya”, ungkanya

Selain itu dari beberapa permasalahan yang disampaikan tadi tentang temuan bpk untuk pengelolaan dana partai politik dan ini bisa di minimalisir ataupun mungkin ditiadakan  bersifat administrasi kelancaran dalam administarasi pengolahan ruangan dan pemanfaatannya, maka Badan Keuangan Bidang Anggaran melakukan satu inovasi.

“Untuk lebih memudahkan bagi partai politik juga Pemerintah Daerah dalam hal merencanakan, melaksanakan membelanjakankan, sampai dengan mengaktualisasikan anggaran yang disampaikan kepada partai politik sesuai dengan perhitungan – perhitungan ditetapkan Pemerintah” tutur Hadijah.

Dengan berbagai inovasi yang telah kami lakukan diharapkan dapat memberikan peran bagaimana membagun daerah Kabupaten Gorontalo serta mempermudah Pemerintah Daerah dalam mengontrol bantua keuangan partai politik.

“Olehnya Hadijah mengajak untuk bersama – sama dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah kita perbaiki dar tahun ke tahun serta dapat mempertahankan Wajar Tampa  Pengecualian (WTP) yang telah kita rai sebanyak 8 kali”, tutup Panglima ASN Kabgor. (Olu/Humas)