BPD Se-Kabupaten Gorontalo Ikut Diklat Pengelolaan Keuangan di Makasar

MCB.Com (Makasar) – Tindak lanjut dari kebijakan pemerintah dalam rangka memperbesar peran dan dukungan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat daerah, maka kurun waktu tiga tahun belakangan ini, dana transfer ke pemerintah desa semakin mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Fadli Hasan melalui sambutannya saat membuka pelaksanaan Diklat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Angkatan I dan II Tahun 2017, di Ball Rom Hotel Grand Asia—Makassar.

Menurut Fadli Hasan, dana transfer ke pemerintah desa pemerintah dalam kebijakan moneternya telah mengalokasikan dana desa dapat dilihat dari perkembangan alokasi dana desa sejak tahun 2015 sampai tahun 2017.

Dikatakan, tahun 2015 dana alokasi desa sebesar Rp. 119.3 miliar, tahun 2016 Rp. 187.5 miliar, dan tahun 2017 sebesar Rp. 220,6 miliar. Dana desa tersebut diperuntukkan menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat.

“Dana yang cukup besar ini tentunya membutuhkan menejemen yang baik dalam pengelolaannya, baik menyangkut perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pertanggung jawaban hingga pelaporan,” urainya.

Untuk itu kata Fadli, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kapasitas dari semua unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Caranya, menggelar diklat-diklat untuk peningkatan kapasitas pengelolaan dan penyelenggaran di tingkat desa agar berjalan maksimal.

Diklat yang berlangsung hingga tanggal 25 Maret ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo tersebut bekerjasama dengan Yayasan Patria Artha, yang diikuti oleh 90 orang peserta yang merupakan pengurus BPD se Kabupaten Gorontalo. (Olu-Udin/Humas)