Sektor Pertanian Menjadi Primadona Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo

MCB.Com (Gorontalo) – Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo dari tahu ke tahun mengalami peningkatakan yang signifikan. Dari hasil analisa indikator laju pertumbuhan ekonomi terdapat pada sektor pertanian yang menjadi primadona.

Demikian rekomendasi DPRD Provinsi Gorontalo terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2017 yang disampaikan Ketua Pansus, Hidayat Bouty pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penyerahan rekomendasi laporan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2017, Senin (30/4/2018).

“Terdapat lima indikator utama yang kami bahas. Pertama, laju pertumbuhan ekonomi, kedua, index pembangunan manusia, ketiga, persentasi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka, keempat pelayanan kesehatan masyarakat miskin, dan kelima, pembangunan insfrastruktur dan prasarana dan penunjangnya,” jelas Hidayat.

Menurut Hidayat, hasil analisa indikator laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo sangat membanggakan dengan adanya peningkatan perekonomian yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2016 sebesar 6,52 persen, di tahun 2017 meningkat menjadi 6,74 persen atau terjadi peningkatan sebesar 0,22 persen.

Menilik dari jumlah pertumbuhan 6,74 di tahun 2017 kata Hidayat, hasil kompilasi data lapangan usaha terlihat bahwa bidang pertanian yang di dalamnya termasuk perikanan dan kehutanan merupakan komponen terbesar penyumbang di Provinsi Gorontalo.

“Sehingga, kami dari pansus mengaggap sektor pertanian ini benar-benar menjadi primadona di provinsi ini untuk dikembangkan, dijadikan sebagai perbaikan daya ungkit perekonomian di Provinsi Gorontalo,” uangkap Hidayat.

Dikatakan, tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahtraan rakyat, dimana satu-satunya tujuan yang harus dicapai dengan sumber daya dan sumber dana yang tersedia. Seberapa baik index pembangunan manusia di daerah tersebut menggambarkan seberapa baik pemerintahannya.

IPM merupakan indikator yang mengukur pembangunan manusia, yang terdiri atas: angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan perkapita yang mewakili index kesehatan pendidikan dan standar hidup.

“IPM Provinsi Gorontalo masih dibawah IPM nasional yang telah menembus pada angka 70,18 persen untuk tahun 2017. Gorontalo masih dikategori sedang jika dibandingkan dengan daerah lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut Hidayat mengungkapkan, Provinsi Gorontalo dibeberapa tahun terakhir terus berusaha untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dalam menurunkan angka kemiskinan. Upaya ini terus digenjot melalui program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat miskin. Semua bantuan yang disediakan untuk masyarakat miskin diharapkan dapat menciptakan daya ungkit dalam meingkatkan ekonomian masyarakat miskin.

Hihayat mengungkapkan, dengan menganalisa data yang disajikan dalam LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2017, dapat dilihat segi kemiskinan di Provinsi Gorontalo, rata-rata lebih tinggi dari nasional. September 2017, angka kemiskinan Gorontalo tercatat, 17,14 persen, sedangkan nasional mengalami penurunan yang cukup berarti, menjadi 10,12 persen.

Persentase penduduk miskin di Gorontalo pada bulan September 2017 mengalami penurunan, tetapi jumlah penduduk miskin masih mengalami kenaikan, sementara untuk tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo lebih rendah dari nasional.

“Tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 5,50 persen, sedangkan Gorontalo hanya 4,28 persen,” urainya.

Hal lain, tentang pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Pansus melihat, indikator pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo masih terdapat beberapa bagian masih kurang baik. Hidayat mengurai, angka kematian bayi mencapai 9,6 persen, kematian bayi dari 12,3 persen, angka kematian neonatal, angka kematian balita, rasio dokter spesialis.

Cakupan pelayanan masyarakat miskin dan pelayanan komplikasi kebidanan dapat ditangani mencapai 80,3 persen dari 78 persen yang ditargetkan. Namun Pansus berharap, perlu perbaikan, misalnya, balita gizi buruk, kematian ibu melahirkan, jumlah posyandu yang masih belum sesuai target, serta persentase rumah tangga pengguna air bersih yang masih di bawah target serta pelayanan gratis kepada masyarakat yang semestinya 258.000 orang yang ditargetkan, tapi baru dapat melayani 204.501 orang.

“Indikator lainnya mengenai infrastruktur dan prasarana penunjang, pembangunan insfrastruktur di provinsi ini sangat menggembirakan. Semua program non kegiatan mencapai 100 persen dengan penggunaan anggaran yang efisien, pencapaian yang sangat baik, menurut kami,” tandasnya.(TIM)