MCB.Com (Kota Gorontalo) – DPRD Kota Gorontalo sedang menjalankan fungsi kontrolnya terhadap kinerja pemerintah Marten Taha-Budi Doku (Madu). Salah satu yang menjadi sorotan dewan kota adalah terkait program keswadayaan masyarakat sebesar 500 juta—anggaran untuk setiap kelurahan yang hingga kini belum juga dicairkan.
Ketua DPRD Kota Gorontalo Fedriyanto Koniyo menyesalkan sikap pemerintah kota yang lambat mencairkan dana program keswadayaan masyarakat. Sementara kata Fedriyanto, anggarannya sudah disiapkan, termasuk perangkatnya. Bahkan walikota telah membuat Petunjuk Tekhnis (Juknis) tentang penggunaan anggaran tersebut, dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis.
“Kami cek di kelurahan-kelurahan sewaktu kami turun lapangan, kami tanya kepada masyarakat, apakah dana keswadayaan yang 500 juta itu sudah cair? Mereka bilang kalau dana operasional sudah cair pak, tetapi dana keswadayaan yang 250-260 juta sampai saat ini belum terpakai dananya. Nah…, ini ada apa?” kata Fedriyanto sedikit emosi.
Sekretarsi DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo mempertanyakan penyebab program tersebut belum jalan. Padahal kata Fedriyanto, program itu harus selesai pada tahun 2017. “Kalau ini tidak jalan, kenapa? Sekarang sudah bulan Agustus lho. Tinggal beberapa bulan lagi kita akan mengakhiri APBD 2017,” ujarnya lagi sedikit kesal.
Menurut Fedriyanto, berdasarkan fakta hasil pengecekan di lapangan pada minggu lalu, ternyata dananya masih full di Badan Keuangan. Makanya ia berharap agar DPRD beroleh masukan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait program yang 500 juta tersebut. “Apakah program yang 500 juta ini sudah tuntas atau belum? Sudah berapa persen realisasinya?” tanya Fedriyanto.
Dikatakan, pemerintah kota wajib memberikan penjelasan kepada DPRD Kota Gorontalo. “Dan ini tentu harus diberikan penjelasan kepada kami. Wajar saja kami mempertanyakan dalam rangka kami menjalankan fungsi kami, yakni fungsi penganggaran tadi,” tandasnya.* (01/02-Bayu)
