MCB.Com (Belitung) – Ratusan warga yang berasal dari Desa Tanjung Binga, Babupaten Belitung mengancam akan menduduki lahan dikawasan wisata Tanjung Binga, Kabupaten Belitung. Mereka menuntut hak tanah atau lahan milik mereka yang masuk di dalam kawasan wisata Tanjung Binga.
Pulau Belitung sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) oleh Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu. Hingga saat ini masih menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, terutama dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat program tersebut.
Salah satunnya adalah warga masyarakat di kawasan Desa Tanjung Binga yang merupakan salah satu desa yang akan di kembangkan menjadi kawasan wisata. Sudah beberapa kali warga melakukan demontrasi untuk menuntut tanah atau lahan milik mereka yang masuk di dalam kawasan wisata Tanjung Binga.
Warga yang merasa belum adanya kejelasan terhadap tuntutan mereka, mendatangi dan mengancam akan menduduki kawasan wisata, karena perusahaan pengembang yang ada di kawasan itu tidak memiliki izin resmi, atau sudah berakhirnya masa berlaku HGU pada lahan tersebut.
Menurut koordinator aksi, Ramli, sekitar tiga ratusan hektar lahan milik warga yang sudah dicaplok oleh perusahaan pengembang. Sementara pihak perusahaan belum pernah sekalipun menunjukkan legalitasnya terhadap lahan yang sedang di kelola oleh tiga perusahaan tersebut.
Sementara itu, Anton Febrianto selaku kuasa hukum dari tiga perusahaan pengembang di kawasan wisata Tanjung Binga mengatakan, saat ini ke tiga perusahaan sudah memilki izin resmi pengelolaan lahan di kawasan dengan luas hampir lima ratus hektar yang berupa hak guna usaha.
Meski aksi yang dilakukan warga Desa Tanjung binga sempat memanas, namun berhasil dicegah oleh petugas dari Polres Belitung yang memagari jalan masuk ke area tersebut. Warga akhirnya membubarkan diri setelah adanya kesepakatan antara pihak desa dengan perusahaan yang akan bertemu, dan saling memperlihatkan bukti kepemilikan lahan.* (01/03)
