MCB.Com (Jakarta) – Kehadiran PDI-Perjuangan dan Partai Golkar pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPP merupakan bentuk solidaritas antar partai dalam memupuk kebersamaan. Hal tersebut disampaikan Sekjend PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto pada konferensi pers yang digelar di Hotel Sahid—Jakarta, Jum’at (31/3).
Menanggapi pertanyaan peserta Rakornas tentang SK KemenkumHam yang hingga kini belum diterbitkan, dengan santai Hasto menjawab, “Tak akan lari gunung dikejar”. Namun kata Hasto, PDI-Perjuangan telah telah mengutus dua kadernya yang duduk di Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan Ham.
Menurut Hasto, pertemuan dua kader dengan Kemenkumham tersebut dalam rangka mencari pijakan hukumnya, sebab pijakan politiknya sudah selesai. Dengan demikian kata Hasto, terbitnya SK Kemenkumham untuk PPP Djan Faridz tinggal menunggu waktu.
“Pak Djan Faridz dan Ibu Megawati cukup dekat. Kalau Pak Djan Farid bertemu Ibu Mega hanya lewat pintu belakang, sedangkan kami masih ikut pintu depan. Itu menunjukan kedekatan Ibu Mega dengan Pak Djan Faridz,” ujar Hasto yang disambut tepuk tangan pengurus PPP.
Sementara Sekjed Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pada prinsipnya tidak bisa saling melangkahi wewenang masing-masing dan tidak bisa juga melakukan intervensi, tetapi boleh bisik-bisik.
“Politik itu ada cara dan strateginya. Politik itu ada time dan momentumnya. Masalah hukum PPP Djan Faridz sudah selesai, tinggal menunggu time dan momentumnya. Intinya kita sudah saling tau apa yang diinginkan oleh Pak Djand Faridz,” tandasnya. (01/02)
