MCB.COM (Gorontalo) – Ancaman pemecatan yang disampaikan Rusli Habibie terhadap kader Partai Golkar yang tidak mendukung pasangan Rusli Habibie dan Idris Rahim (NKRI), ternyata tidak membuat Fadel Mohammad bergeming sedikitpun. Ia malah menyatakan secara terbuka untuk tidak mendukung pasangan NKRI.
“Saya tidak memberikan dukungan penuh terhadap Rusli Habibie, karena dia ada masalah hukum. Dia terpidana. Bagaimana seorang terpidana dicalonkan sebagai pemimpin Gorontalo? Itu masalah besar jika mendukung narapidana. Akan melawan undang-undang nomor 10 tahun 2016,” tegas Fadel usai menghadiri pelantikan Pengurus DPW Partai Nasdem Provinsi Gorontalo.
Sekretaris Dewan Pembina Golkar ini menambahkan, dirinya tidak melanggar AD/ART Partai Golkar. Sedangkan ancaman pemecatan tehadap kader Golkar yang tidak mendukung NKRI, dinilai Fadel hanya sebatas isu yang sengaja dikembangkan. Ia pun telah mengecek langsung via telphon kepada Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid. Ternyata kata Fadel tidak benar pemecatan itu.
“Saya sudah cek ke DPP tidak ada itu. Saya bicara for telphon. Nurdin menjawab, tidak ada itu. Saya ini Sekretaris Dewan Pembina. Nurdin itu dalam struktur di bawah saya. Kita lihat saja perkembangannya,” tutur mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini kepada awak media.
Disisi lain mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Era SBY ini menyesalkan sikap Rusli Habibie yang tidak mendukung Hamim Pou sebagai calon Bupati Bone Bolango dari Partai Golkar tahun 2015 lalu.
Anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar ini menambahkan, Hamim Pou itu memiliki bakat yang bagus dan kemampuan sangat baik. Makanya Fadel memberikan apresiasi atas pelantikan Hamim Pou sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Gorontalo.
Sebelumnya Rusli Habibie pada konferensi pers (23/9), usai mendaftar di KPU, menegaskan, bahwa kader yang tidak patuh dan taat pada keputusan DPP Golkar, diminta segera mengundurkan diri.
Demikian pula dengan Anggota DPR-RI dan DPRD yang tidak mengikuti SK DPP Golkar sebagaimana tertuang pada poin (4), diminta segera mundur. Jika tidak mau mundur kata Rusli, akan dipecat dan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). “Keputusan DPP Golkar tersebut, final dan mengikat,” tegas Rusli. (MCB. 10/02/01)
