MCB.Com (Gorontalo) – Meski dilarang melakukan pungutan si sekolah-sekolah, namun di SMA Negeri 1 Asparaga, pungutan tersebut masih dianggap halal. Sumber yang patut dipercaya serta data yang diterima Redaksi MCB.Com menyebutkan, setiap siswa dibebankan sebesar Rp135 ribu untuk biaya ujian nasional.
Padahal kata sumber tadi, pihak sekolah tidak dibenarkan melakukan pungutan kepada siswa yang menjadi beban orang tua. Apalagi tidak pernah bicarakan melalui rapat Komite Sekolah. Ini nyata-nyata merupakan pelanggaran. Oleh sebab itu, ia meminta Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo untuk segera memberikan sanksi kepada oknum Kepala Sekolah yang telah menyusahkan orang tua siswa.
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Asparaga, Alimudin Pacca ketika dihubungi via telpon genggamnya mengatakan, pihak sekolah hanya sekedar menghimbau kepada para siswa untuk mengumpul dana tersebut. Alasannya, untuk keperluan konsumsi bagi siswa yang akan ikut ujian nasional dan biaya pasphoto.
Alimudin merinci, uang sebesar Rp135 ribu itu akan digunakan untuk biaya; Rp100 ribu biaya konsumsi selama empat hari dan Rp35 ribu untuk biaya pasphoto. “Kami tidak memungut, tapi kami hanya menghimbau. Dan yang mengumpul uang itu adalah siswa sendiri, senior mereka—mantan Ketua Osis. Sekolah tidak mengumpul. Silahkan cek sendiri kepada siswa,” terang Alimudin.
Sebagian data Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Asparaga yang telah menyetor pungutan ujian nasional. (Foto: Dok)
Ia menguraikan, lantaran para siswa yang akan mengikuti ujian sampai pukul 14.00 Wita, maka perlu diberikan konsumsi. Pasalnya, biaya konsumsi maupun biaya pasphoto tidak tertuang dalam dana Bos (Biaya Operasional Sekolah).
Menurut Alimudin, pungutan yang bersifat himbauan itu, sudah dibicarakan dengan pihak orang tua siswa melalui rapat Komite Sekolah. Memang kala itu para guru yang akan mengumpul, tapi Alimudin melarangnya. “Biarkan anak-anak atau orang tua yang mengumpul. Dan sampai sekarang anak-anak yang mengumpul,” kilahnya.
Sementara itu, Ketua Komite SMA Negeri 1 Asparaga, Sarimin Tahaku yang dihubungi terpisah via handphon mengatakan, pihaknya tidak tahu menahu soal pungutan dana sebesar Rp135 ribu itu. Pihak sekolah tidak pernah membicarakan dengan Komite melalui rapat orang tua siswa.
“Begini ceritanya, sekitar bulan November 2018, saya diundang oleh pihak sekolah untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi. Kemudian Kepala Sekolah menyampaikan kepada saya soal pengumpulan dana yang sifatnya gotong royong. Saya hanya terdiam mendengar rencana pengumpulan dana tersebut,” jelas Sarimin.
Sarimin mengaku sempat kaget juga ketika mendengar rencana pungutan dana ujian nasional. Biasanya, ketika sekolah butuh sesuatu untuk kepentingan pendidikan, digelar Pra Rapat Komite bersama Kepala Sekolah dan guru-guru untuk membicarakan rencana dan anggaran yang dibutuhkan sekolah. Namun kali ini tidak dibicarakan dengan Komite.
“Jadi cuma begitu jalan ceritanya. Pihak sekolah tidak pernah menggelar rapat dengan Komite maupun dengan orang tua siswa. Sampai sekarangpun pengumpulan dana tersebut belum dikoordinasikan atau disampaikan kepada saya,” tandasnya.* (01/02/Iton)
