MCB.Com (Kota Gorontalo) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi atas sistem aplikasi Gorontalo Command Center (GCC) yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo. KPK pun melakukan pendampingan dan memberikan pembinaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlangsung di Aula Kantor Walikota, Kamis (8/6).
Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK—Aldiansyah Nasution ketika memberikan pembinaan mengatakan, KPK mendorong Pemerintah Kota Gorontalo dalam membuat perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, dan pelayanan publik dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi yang telah tersedia.
Aldiansyah menguraikan, dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah kota, diminta agar meningkatkan peran Unit Pengelola Gratifikasi, memenuhi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), dan melakukan kegiatan sosialisasi anti korupsi.
KPK juga menekankan agar meningkatkan kualitas peran pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui pelimpahan kewenangan perijinan di Kota Gorontalo. Disamping itu Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK meminta kepada pemerintah kota dapat memaksimalkan sistem pemberian reward melalui TKD—bukan dengan uang honor kegiatan yg tersebar di beberapa SKPD. Hal ini dimaksudkan agar kesejahteraan pegawai meningkat.
Disamping itu, KPK mendorong peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)—Inspektorat Kota Gorontalo.
Menurut Inspektur Kota Gorontalo Nuryanto, KPK akan melakukan monitoring secara berkala atas pokok-pokok yg terkait perencanaan penganggaran, pelayanan perijinan, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan kapabilitas Inspektorat di Kota Gorontalo.
“Direncanakan bulan Agustus mendatang akan ada acara penandatanganan komitmen oleh bapak Walikota dan Ketua DPRD. Kegiatan penandatanganan tersebut dalam rangka rencana aksi pencegahan korupsi di Kota Gorontalo,” tandas Nuryanto.* (01/02-Humas)
