MCB.Com (Jakarta) – Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo hadir pada rapat konsolidasi organisasi Asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia ( Apkasi). di lantai 21,ballroom sekertariat Apkasi, Jakarta, senin( 27/05). Rapat itu dihadiri ketua, pengurus dan anggota Apkasi.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan, Rapat konsolidasi organisasi dirasa penting mengingat banyaknya persoalan didaerah, termasuk peraturan perundang – undangan yang kurang sinkron diterapkan di daerah sehingga perlu dicarikan solusi bagi permasalahan tersebut.
Selain itu, Kata Nelson, Rapat itu tujuannya, Dalam rangka menyikapi isu- isu yang bersifat lokalitas dan isu Nasional yang berkembang saat ini.
“ Ada tiga hal yang saya perjuangkan tadi, pertama problem badan penyelenggara jaminan kesehatan (BPJS) di daerah yang sering mengalami keterlambatan, Kedua Problem kewenagan daerah status SMA/SMK dan ketiga isu pegawai negeri yang dipecat masalah korupsi,” Jelas Nelson disambangi usai kegiatan itu.
Nelson yang juga ketua bidang pertanian Apkasi menambahkan, persoalan BPJS yang sering mengalami keterlambatan. Menurtunya, ini harus diperjuangkan di tingkat pusat, bagaimana bisa stabil keuangannya, karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau orang sakit.
Kemudian, problema kewenagan SMA/SMK, Nelson menegaskan, ini menjadi problema karena bagaimana ini terkoodinir dengan baik.
“ Dengan adanya kewenagannya sudah di Provinsi itu yang kurang terkoordinasi dengan baik ,” Tukas Nelson.
Terkait problem pemecatan pegawai negeri sipil yang akan melakukan korupsi, Nelson mengungkapkan, di Kabupaten Gorontalo sekarang sudah di PTUN.
“Padahal ditempat lain belum ada penindakan pemecatan, nah itu yang utama di bahas juga tadi,” Tambahnya.
Tindak lanjut dari pemerintah pusat sendiri, terkait BPJS sudah ada rumusan yang dirancang. Pengalaman di Kabupaten Gorontalo disebut global finance. jadi diberikan dalam bentuk global uangnya dan kita yang akan mendayagunakan, karena Selama ini, pencairannya bertahap.
“Dengan harapan, global Finance ini akan menjawab problema dan lebih cepat lagi dana yang diberikan, mengingat dana sudah diberikan lebih awal. Karena selama ini nanti menunggu tagihan, nah tagihan itu yang mengakibatkan keterlambatan selama ini,” Sambungnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Gorontalo itu menyampaikan, terkait tindak lanjut Problema SMA/ SMK yang di gugat oleh walikota surabaya dan pemerintah daerah yang menag. Terkait pemecatan pegawai negeri sipil, sementara di perjuangkan pihak Korpri, “ tapi kita berharap pemerintah daerah atau apkasi yang akan memperjuangkan di tingkat nasional,” Tandas Nelson. (Olu/Humas)
