MCB.COM (Kabupaten Gorontalo) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar kegiatan sosialisasi kebijakan dan adaptasi perubahan Iklim di Gedung Marten Liputo, Rabu, (8/2). Pada kesempatan ini, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mensosialisasikan 19 program Adaptasi Perubahan Iklim (API) kepada seluruh SKPD, camat, dan kepala desa khususnya dari desa yang beresiko tinggi terhadap perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang resiko iklim yang dihadapi Kabupaten Gorontalo serta langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah kabupaten di tahun 2017.
Sebelumnya, Pemkab Gorontalo melalui Kelompok Kerja (Pokja) API bekerjasama dengan Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) menyusun Strategi API dan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD 2016-2021 dan RKPD 2017. Di tataran operasional, terdapat 19 program lingkungan dan API yang dimasukan Pemkab Gorontalo ke dalam renja 9 SKPD terkait dan RKA 2017.
Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo, dalam materinya menjelaskan tentang arahan dan kebijakan perubahan iklim pemerintah daerah, seperti bagaimana menuju kabupaten yang memiliki ketahanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, Nelson menyebutkan anggaran sebesar Rp 53,9 milyar atau 10,5% dari total APBD 2017 juga telah dialokasikan guna mengimplementasikan program API.
Dasar penyusunan strategi dan program API tersebut adalah kajian kerentanan dan resiko iklim yang disusun Pemkab Gorontalo bersama Transformasi. Kajian ini sekaligus merekomendasikan pilihan-pilihan adaptasi demi meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana iklim seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor.
“Dampak negatif dari perubahan iklim ini sangat terasa di kabupaten Gorontalo. Mulai dari kerugian pada pertanian, banjir, hingga menyebabkan kemiskinan,” ujar Nelson. “Sehingga kami menganggarkan 10,5 persen atau Rp 53,9 Milyar dari dana APBD 2017, juga kebijakan 10 persen anggaran dana desa atau ABPDes untuk lingkungan,” kata Nelson lagi.
Selain itu, Nelson juga menjelaskan rencana aksi yang akan dibuat SKPD. Misalkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mulai mengembangkan kurikulim lingkungan hidup, khususnya terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Atau pada Dinas Kesehatan yang memiliki program Gemerlap Sehat (Gerakan Menata Rumah, Lingkungan, dan Pemukiman Sehat).
“Dinas Pertanian memiliki rencana aksi revitalisasi pertanian, integrated farming system, penggunaan pupuk organik, dan pengembangan verietas benih tahan iklim,” ucap Nelson.
Nelson juga membeberkan salah satu cara yang mereka lakukan dalam mengatasi dampak perubahan iklim, yaitu bermitra dengan lembaga-lembaga strategis seperti Transformasi, ICCTF, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten dan kota di sekitar.
“Ini salah satu cara Kabupaten Gorontalo menjadi corong adaptasi perubahan iklim. Apalagi di dalam misi daerah ini adalah pembangunan berbasis lingkungan,” ujar Nelson.
Selain Nelson Pomalingo, pembicara lainnya adalah Nazla Mariza, Direktur Program Transformasi, dan Kepala BMKG Provinsi Gorontalo (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) Fathuri Syabani.
Nazla Mariza dalam materinya selain mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait adaptasi dan perubahan iklim, juga menyampaikan hasil kajian kerentanan dan resiko iklim di Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh Transformasi. Menurutnya sebagian besar desa di Kabupaten Gorontalo tergolong ke dalam kategori Risiko Banjir Cukup Tinggi.
“Desa dengan kategori risiko banjir sangat tinggi adalah Desa Tamaila Utara Kecamatan Tolangohula, dan Desa Kaliyoso Kecamatan Dungaliyo,” ungkap Nazla.
Nazla menyebutkan proses yang sudah dilakukan saat ini bersama Pemkab Gorontalo adalah membentuk Kelompok Kerja API, melakukan kajian kerentanan dan resiko iklim, menyusun strategi adapatasi perubahan iklim, serta mengarusutamakan strategi tersebut ke dalam perencanaan pembangunan. Untuk rekomendasi, Nazla menjelaskan perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang integratif antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Selain itu, kapasitas Pokja API perlu selalu ditingkatkan agar dapat mengawal dan mengevaluasi implementasi kegiatan API tahun ini serta melakukan perencanaan di tahun berikutnya.
“Kami memberikan apresiasi terhadap pemerintah kabupaten Gorontalo yang sudah mengalokasikan setidaknya 10 persen anggaran untuk adaptasi perubahan iklim”, ujarnya.
Sementara Kepala BMKG Gorontalo, Fathuri Syabani menjelaskan kondisi perubahan iklim di Gorontalo. Menurutnya, debit curah hujan terus meningkat hingga mencapai 9 triliun per tahun.
Kegiatan sosialisasi yang diadakan di kantor Bupati Gorontalo ini melibatkan SKPD terkait, Kelompok Kerja API (Pokja API), seluruh camat, pemerintah desa, perguruan tinggi, perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), perwakilan kelompok perempuan, LSM, tokoh masyarakat, dan media.
Selain kegiatan sosialisasi, sebelumnya Pemkab Gorontalo telah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada hari Selasa, 7 Februari 2017 bertempat di kantor Bappeda Provinsi Gorontalo. Kegiatan itu dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, dan pemerintah kabupaten / kota se-Provinsi Gorontalo. Tujuannya untuk membangun komitmen dan sinergitas kebijakan API di tingkat Provinsi Gorontalo. Di hari ketiga, Kamis, 9 Februari 2017, Bupati akan mensosialisasikan program API tersebut di tingkatan akar rumput dengan aksi simbolik penanaman pohon bersama masyarakat di salah satu desa yang memiliki resiko iklim tinggi. (MCB/Olu)
