Beranda Gorontalo Kesal, Kantor Desa Lombongo Disegel Warganya

Kesal, Kantor Desa Lombongo Disegel Warganya

23

MCB.Com (Gorontalo) – Puluhan warga Desa Lombongo beramai-ramai melakukan penyegelan kantor desa. Warga mengaku melakukan aksi tersebut karena kesal dengan prilaku sang kades.

Oknum kades  berinisial ZA tersebut dinilai melakukan tindakan tidak pantas dengan memposting status di media sosial yang akhirnya membuat warga kesal.

Selain itu, warga menilai kinerja sang kades tidak maksimal dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Persoalan ini pun sudah dilaporkan ke Camat, pemerintah daerah hingga ke DPRD, namun sampai saat ini belum ditindak lanjuti.

Sementara itu, Sekretaris Desa Lombongo, Iton Umar mengungkapkan, saat penyegelan terjadi, sang kades tidak berada ditempat. Ia pun tidak bisa berbuat banyak karena didesak keluar ruangan bersama tiga orang staf.

Meski begitu, Iton Umar menyatakan, selama kantor desa tidak beroperasi akibat di segel warga, pelayanan kepada masyarakat tetap akan dilakukan.  Namun, aktifitas pelayanan untuk sementara waktu dialihkan di rumah sekdes.

“Untuk sementara masalah ini kalau belum ada penyelasaian, rakyat tidak mau kepala desa—ke kantor,” ujar Iton

Sebelumnya, Iton Umar berharap, persoalan ini segera tuntas demi kepentingan publik.

Setelah selesai menyegel Kantor Desa Lombongo, warga melanjutkan aksi mereka di Kantor Pemkab Bone Bolango. Massa menyampaikan aspirasi, meski sebelumnya sempat diwarnai kericuhan.

Koordinator aksi demo, Taufik Ramdan menuturkan, masalah ini sebenarnya sudah dikeluhkan warga kepada pemerintah daerah. Bahkan, pihak  DPRD pun sudah mengetahui masalah tersebut. Namun, belum ada tindak lanjut dari pihak terkait.

Warga berharap, Bupati Bone Bolango, Hamim Pou segera menuntaskan persoalan ini agar tidak terjadi masalah yang lebih besar. Sebagai solusi, warga menyarankan Bupati Hamim Pou mencopot Kepala Desa Lombongo karena banyak  tindakan sang kades yang meresahkan masyarakat.

Sebelumnya, aparat kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. pemerintah daerah juga diharapkan menyelesaikan persoalan ini demi kepentingan publik.(01/03)