MCB.COM (Kota Gorontalo) – Seperti dilansir MCB.Com sebelumnya pada rubrik “Warung Kopi” tentang oknum anggota dewan yang sekap salah satu pegawai di kamar hotel yang mem-viral di media sosial, akhirnya Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Gorontalo angkat bicara soal kasus amoral tersebut.
Ketua BK DPRD Kota Gorontalo, Hais Nusi menerangkan, peristiwa yang dilansir oleh MCB.Com pada rubrik “Warung Kopi”, diakunya. Pelakunya berinisial RB—anggota dewan dari Fraksi PPP, dan korbannya berinisial LK yang diketahui adalah salah satu pegawai di Sekertariat DPRD Kota Gorontalo.
Hais mengisahkan, peristiwa penyekapan di kamar hotel oleh oknum anggota dewan dari Partai Lambang Ka’bah ini, terjadi beberapa bulan lalu. Ketika itu sejumlah anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Sementara wanita yang diketahui telah berkeluarga tersebut ikut juga dalam rombongan sebagai pendamping Komisi DPRD Kota Gorontalo.
“Saya menganggap bahwa kejadian ini sudah tidak lagi dipermasalahkan. Ternyata masih muncul juga pertanyaan-pertanyaan dan pembicaraan hangat di medsos dan tempat umum lainya, seperti rumah kopi. Anehnya saya justru sebagai ketua BK dianggap tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya,” jelas Hais kepada awak media di Ruang Komisi C DPRD Kota Gorontalo, Selasa, (19/9).
Lebih lanjut anggota dewan yang cukup vokal ini menerangkan, antara RB dan LK telah dipertemukan di rumah pribadinya. Keduanya telah saling memafkan. RB mengaku telah hilaf melakukan hal yang tidak senonoh kepada LK. Demikian juga LK telah memafkan RB.
“Kenapa harus dirumah saya? Karena ini harus kita diteliti dulu secara internal. Kalau di DPRD kan banyak masyarakat yang berdatangan. Dan ini bukan saya menutup-nutupi persoalan ini, tapi ini menyangkut nama baik orang,” terangnya.
Hais menilai, kasus amoral yang dilakukan oleh oknum anggota dewan bergelar “Haji” ini dan sempat heboh di dunia maya, sudah tidak ada lagi permasalahan. Keduanya sudah saling memaafkan. “Nah, jika mereka sudah saling memaafkan, apalagi yang harus dipermasalahkan? Apa lagi yang harus ditindak lanjuti ke tingkat BK?” tandasnya.* (01/02/016)
