MCB.Com (Pohuwato) – Lingkar Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (LIPSTIK) telah usai melaksanakan kegiatan Seminar Nasional dengan tema “Tantangan dan Peluang Perempuan dan Politik Elektoral” yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), bertempat di salah satu hotel di Marisa, Sabtu, (29/7).
Adapun sebagai narasumbernya dari unsur Akademisi—Sri Dayani Ismail yang merupakan dosen tetap di STIE Ichsan Pohuwato, Yasin Hadade dari Kemendagri RI, dan dari LIPSTIK yang diketuai Novalliansyah Abdussamad sebagai penyelanggara. Sedangkan moderatornya adalah, Stenli Nipi—Direktur Utama Educare Instititue Pohuwato.
Hadir pada seminar tersebut dari berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti: LSM, organisasi mahasiswa yang berasal dari Organisasi Intra Maupun Ekstra kampus, seperti: perwakilan BEM, HMI, PMII, LABRAK, EDUCARE INSTITUTE, dan Perwakilan Jurnaliis, Politisi, serta pemuda dan masyarakat di Kabupaten Pohuwato.
Yasin Hadade sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilaksanakan oleh Ormas maupun LSM yang ada di Kabupaten Pohuwato.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga LIPSTIK tentang Perempuan dan Politik Elektoral. Semoga ke depan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan semangat perempuan dalam partisipasi kepemimpinan di negara ini, baik itu Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif, sehingga akan memberi nilai bagi peningkatan kapasitas serta partisipasi kaum perempuan,” kata Yasin.
Sementara itu Ketua Lembaga LIPSTIK Novalliansyah Abdussamad mengatakan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bagaimana menemukan sumbatan-sumbatan yang menghambat keterlibatan perempuan dalam arena politik, sekaligus menjawab tantangan perempuan dalam politik, termasuk belum terpenuhinya kuota perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut Novalliansyah Abdussamad, menjadi tantangan dan hambatan dari perempuan dalam ranah politik di negeri ini disebabkan oleh sistem pemilu, kurangnya kaderisasi dan proses regenerasi di internal partai politik yang diharapkan mampu melahirkan kader yang berkompeten.
Dengan demikian kata Novalliansyah, saat terpilih nanti mampu memperjuangkan kebijakan yang berbasis gender. Dikatakan, selama ini eksistensi perempuan di parlemen hanya dominan memperjuangkan kepentingan parpol daripada kepentingan yang brbasis gender.
Novalliansyah Abdussamad menambahkan, hal lain yang perlu menjadi perhatian yakni soal keterpilihan beberapa perempuan di parlemen, karena menjadi “ex officio” pejabat dan pengusaha sehingga terlihat telah terjadi pengkarbitan perempuan dalam politik elektoral.
Ia memberi contoh, banyak perempuan yang terpilih dan duduk di parlemen hanya karena faktor suami dan keluarga, sementara diharapkan para perempuan maju sebagai calon lebih menonjolkan sumber daya atau kompetennya.
“Matahari boleh terbenam dari barat, namun Ilmu pengetahuan harus tetap bersinar di barat Gorontalo. Seperti yang kita laksanakan saat ini agar mampu menjadikan ruang diskusi sebagai tempat untuk bertukar pikiran dan saling belajar dan berbagi informasi,” tandas Noval sambil tersenyum.* (01/02)
