Beranda Sulawesi Tanpa BNNP, Srikandi PP Sulsel Mampu Gelar Pemilihan Duta Anti Narkoba

Tanpa BNNP, Srikandi PP Sulsel Mampu Gelar Pemilihan Duta Anti Narkoba

23

MCB.Com (Makassar) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Srikandi MPW Pemuda Pancasila Sulsel menggelar pemilihan Duta Anti Narkoba 2019 tingkat Sulsel di Hotel Asyra, Senin dan Selasa (24/25/6/2019).  Ketua MPW PP Sulsel yang diwakili sekretarisnya, Sibali SE, SH membuka ajang pencarian duta anti narkoba dari kalangan generasi muda yang diikuti 32 finalis  dari 16 kabupaten kota se Sulsel.

Tidak seperti penyelenggaraan pada event yang sama di daerah-daerah lain. Kegiatan ini tanpa keterlibatan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan (Sulsel). Ini membuat pihak panitia kecewa.

Hal itu diakui koordinator event Sharma Hadeyang dan Ketua DPW Srikandi MPW Sulsel, Irmawati Syahrir. Padahal beberapa waktu lalu BNNP Sulsel dan MPW PP Sulsel sudah berkomitmen untuk bekerja sama dalam hal pemberantasan narkoba. Hal itu ditandai dengan penandatanganan MoU di anjungan Pantai Losari.

‘’BNNP Sulsel tidak komitmen dengan kesepakatan. Tapi itu tidak menyurutkan niat kami untuk tidak melanjutkan kegiatan ini,” tegas Sharma.

Kami memang kecewa,  tapi tak menyurutkan semangat kami. Seperti motto Pemuda Pancasila, ‘sekali layar terkembang pantang surut kita berpantang,” timpal Ketua DPW Srikandi MPW PP Sulsel Irmawati Syahrir.

Menurutnya peredaran narkoba di Sulsel sudah sangat mengkawatirkan. ia menyebut ‘sulsel berada di urutan keenam. Bagi perempuan yang akrab disapa Ime ini, kondisi tersebut sudah sangat mengkawatirkan. ”Apalagi sudah ada narkoba dalam bentuk permen yang beredar di sekolah-sekolah. Bahkan  sampai tingkat SD,” ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris MPW PP Sulsel Sibali menegaskan pemberantasan narkoba menjadi tanggungjawab kita bersama.  Ia juga mengaku prihatinan terhadap bahaya peredaran gelap narkoba yang sudah pada situasi darurat . Jumlah pengguna narkotik di Indonesia tercatat sudah lebih dari 4 juta orang.

Jumlah narkoba jenis baru pun banyak beredar. Bahkan terus bertambah setiap waktu. Hal ini diperparah dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang mencapai 2,20%.  Ini juga diperparah dengan sejumlah pengedar kelas kakap yang disinyalir telah menaikkan peran mereka dari sekadar pengedar menjadi produsen.

Pada tahun 2018, sebut Sibali narkoba yang masuk ke Indonesia dari luar negeri mencapai angka 200 ton. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memutus mata rantai. Tapi ternyata itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi iming-iming tawaran keuntungan yang luar biasa besar menjadikan bisnis ilegal ini selalu menyedot keterlibatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

‘’Di sisi lain para pelaku yang diseret ke meja hijau kebanyakan hanya pada tingkatan pemakai dan pengedar. Di Makassar hanya sebatas bandar 3 Kg. Itu pun baru satu orang,” ungkap Sibali.

Narkotika, lanjut Sibali,  merupakan kejahatan yang dilakukan oleh sindikat. ‘’Tujuan untuk menghancurkan bangsa Indonesia dengan cara yang konsepsional dan sistematis. Ini tindakan pembusukan untuk generasi muda,” ujarnya.

Karena itu ia mengajak kepada seluruh kader Pemuda Pancasila untuk berperan memerangi narkoba. ‘’Apalagi sasaran peredaran  narkoba adalah para pelajar yang merupapan generasi muda dan kelompok usia produktif,” sebut Sibali.

Ini, lanjut dia,  merupakan tantangan bagi kader Pemuda Pancasila. ”Harus terus dilakukan edukasi. Saya harap para duta anti narkoba nanti bisa berperan aktif memerangi narkoba khususnya di kalangan pelajar,” ujarnya.

Sibali mengaku bangga menjadi kader Pemuda Pancasila. Karena sanksi yang berlaku di ormas terbesar di Indonesia itu sangat keras bagi kader yang terlibat narkoba.

‘’Satu hal prinsip di Pemuda Pancasila, semua kader yang terlibat narkoba sanksinya adalah pemecatan. Sebab prinsip kami narkoba dan korupsi adalah musuh negara. Tapi yang utama adalah narkoba karena bisa merusak semua segmen,” tegas Sibali.(IMO-Indonesia)