MCB.Com (Bone Bolango) – Banyak hal yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah, terutama persoalan kesehatan yang orientasinya pada BPJS. Sarana kesehatan yang disediakan pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tak luput dari skala prioritas daerah.
Meski terbilang sebagian besar belum tersentuh oleh BPJS, bukan berarti pemerintah harus berdiam diri tanpa memecahkan persolan tersebut. Semisal di Kabupaten Bone Bolango, masih banyak penduduk miskin belum tercover oleh BPJS sampai saat ini.
Hal ini disebabkan adanya penambahan kepesertaan yang tidak masuk data, karena adanya regulasi kependudukan, seperti meningkatnya angka kelahiran dan bertambahnya jumlah pernikahan di daerah Bone Bolango.
“Nah, BPJS kita di Bone Bolango didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berkisar 33.223 jiwa. Untuk tahun ini belum ada pelayana baru, karena kita masih melakukan proses verifikasi dan validasi (Veri-vali). Jangan sampai data bertambah, sementara data sudah ada yang ganda,” ungkap Mery Ngadju, Kapala Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango kepada sejumlah wartawan di kator Dekab Bone Bolango, Kamis (28/09).
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolango ini mengatakan, persoalannya masih banyak Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dobel di desa-desa. Ini tentunya yang hendak akan di veri-vali kembali.
Ditahun 2018 nanti kata Mery, Dinas Sosial, Dikes, Capil, bersama BAPEDA, dan melibatkan pihak terkait lainnya akan turun untuk veri-vali. Namun masih menunggu kartu KIS yang diantar ke Dinas Sosial atau ke BPJS.
Lanjut Mery, selama ini Dinas Sosial selalu melakukan rapat kordinasi dengan para kepala desa untuk mengatasi KIS yang ganda. KIS yang ganda segera ditangani dan koordinasikan dengan pihak BPJS, supaya saat rekonsiliasi peserta BPJS bisa dimasukan penggati lainnya yang belum tercover.
“Dalam waktu dekat ini Dinas Sosial dan Bappeda akan ada mekanisme pemutahiran data mandiri yang akan di veri-vali bersama, dengan melibatkan para camat dan kepala desa,” kata Mery.
Ditanya soal kuota peserta BPJS untuk tahu ini? Mery menjelaskan, posisi tahun 2016 kuotanya sebanyak 200 orang. Artinya, Bone Bolango punya hutang BPJS, namun di triwulan ke-3 sudah terselesaikan.
Lantas bagaimana penangan bagi warga miskin yang tidak memiliki BPJS? Solusinya kata Mery, ketika mereka masuk rumah sakit, tetap akan ada pelayanan gratis. Tentu dengan persyaratan harus memasukan surat keteranga rawat inap dan akan dikordinasikan dengan UPTD Bapelkesman Provinsi Gorontalo.
“Pasien yang tidak memiliki BPJS, masuk rumah sakit semua tertangani. Tidak ada yang tidak tertangani,” cetus Mery.
Ketua Dewan Kabupaten Bone Bolango, Faisal Mohi saat dimintai keterangan seputar persolan BPJS menjelaskan, harus dipahami bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi, sehingga banyak masyarakat masih di bawah garis kemiskinan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari instansi terkait.
Meski belum tercover oleh BPJS ungkap Faisal, mereka tetap ditangani secara gratis, dan itu merupakan tanggung jawab penuh pemerintah daerah.
“Jadi tidak masalah ketika mereka belum tahu bahwa mereka belum tercover. Tapi ketika mereka sakit dan membutuhkan penanganan fasilitas kesehatan, maka mereka akan mendapat pemberitahuan dari faskes itu sendiri. Walau tanpa kartu BPJS, mereka tetap dilayani secara gratis, dan ditanggung oleh daerah,” terang Faisal. (01/02/17)
