MCB.Com (Gorontalo) – “Bagi Wartawan yang menjadi caleg atau menjadi tim sukses, segera non aktif sebagai wartawan atau mengundurkan diri secara permanen,” ungkap Ratna Komala pada workshop peliputan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019, Rabu (20/3/2019) di Hotel Maqna, Kota Gorontalo.
Ratna Komala yang juga Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Klarifikasi Pers Dewan Pers ini menguraikan, hal tersebut tertuang dalam surat Seruan Dewan Pers No. 01/Seruan-DP/X/2015, tentang posisi dan imparsialitas wartawan dalam pilkada 2015, dengan meminta kepada wartawan yang memilih menjadi calon kepala daerah, caleg/DPD atau tim sukses.
Seruan Dewan Pers dimaksudkan kata Ratna, untuk menjaga independensi dan netralitas wartawan. Jika wartawan memilih jadi caleg harus mencopot atribut sebagai wartawan dan memberikan pernyataan pengunduran diri. Wartawan yang mempertahankan identitasnya sebagai wartawan, akan menyalahgunakan media untuk mempromisikan pribadinya dan partainya.
Wakil Pemimpin Redaksi MNC News dan Infotainmen ini menegaskan, demi kredibilitas pers di mata masyarakat, Dewan Pers tidak segan-segan akan mencabut status media itu, jika melanggar aturan pers. “Kalau ada wartawan seperti itu, sama saja media itu memiliki etika buruk,” ungkapnya.
Menurut Ratna, wartawan profesional harus taat pada kode etik jurnalistik dan taat pada aturan pers. Dengan menaati kode etik jurnalistik, wartawan tidak akan mendapatkan somasi dari sumber berita, atau akan bebas dari tuntutan hukum karena produk jurnalistiknya.
“Biasanya, pada momen pilkada atau konteks kampanye caleg, terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik. Wartawan akan selalu ikut serta dalam kampanye, bahkan menjadi tim sukses,” terang Ratna.
Ratna mengimbau, wartawan harus profesional dalam mengolah berita. Setiap menyikapi pemberitaan, harus berimbang sebagaimana tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).* (01/02)
