Oleh
Ahmad Hiola, S.Pd
Alumni Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo,
Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo,
Saat ini sedang melanjutkan studi Magister Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta,
Pemerhati Pendidikan Gorontalo.
Kualitas Pendidikan Gorontalo saat ini sangat memprihatinkan. Ini bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dari tahun 2012 – 2015 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo kita tercinta berada pada posisi ke-29 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Gorontalo hanya mampu mengalahkan IPM Provinsi Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Provinsi Papua. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah “Gagal” menjadikan Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Provinsi Gorontalo.
Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 merilis Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Indonesia bahwa pada tahun 2011 Provinsi Gorontalo mencapai 63.48 %, tahun 2012 berada pada persentase 64.16 %, tahun 2013 berada pada persentase 64.70 %, di tahun 2014 berada pada angka 65.17 %, dan pada tahun 2015 berada pada persentase 65.86 %. Memang persentasenya setiap tahun relatif naik, namun tidak signifikan, tidak mampu bergerak naik satu tingkat sekalipun. Gorontalo bahkan jauh tertinggal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada pada posisi 19, apalagi ingin setara dengan Provinsi lain di Sumatera dan Pulau Jawa, hal itu merupakan mimpi disiang bolong serta seumpama pungguk yang merindukan rembulan.
Program “Pendidikan Gratis” milik Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo periode 2012-2017 belum mampu memberikan kontribusi nyata berupa peningkatan kualitas SDM rakyat Gorontalo, Program ini barangkali hanya mampu memberikan kesempatan belajar bagi sebagian masyarakat Gorontalo, serta tidak menjamin peluang kerja apalagi peningkatan hidup masyarakat itu sendiri.
Pendidikan seyogyanya merupakan program serta agenda dalam upaya mengembangkan berbagai kemampuan serta diharapkan dapat mencerdaskan masyarakat yang menjadi objek dari program Pendidikan itu sendiri, Sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. Berbagai macam hal yang harus diperhatikan dalam membangun Pendidikan yang ideal, bukan hanya sekedar menggratiskan biaya namun juga Pemerintah harus mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi peserta didik agar peserta didik menjadi betah belajar dan dapat meresapi apa yang menjadi substansi dari proses pembelajaran.
Tujuan dari Pendidikan pula kita ketahui bersama adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu, cakap, kreatif, serta mandiri. Hal ini sangatlah kontradiksi dengan realitas kekinian, lulusan peserta didik justru tidak mampu bersaing didunia kerja bahkan tidak jarang mereka kembali menganggur sebagaimana mereka yang tidak pernah mengenyam dunia Pendidikan sama sekali.
Betapa banyak kita melihat pula akses Pendidikan sangat memprihatinkan, Para peserta didik harus berjalan jauh dari rumah ke sekolah dengan melewati berbagai rintangan perjalanan yang memakan waktu yang cukup lama ketika di sekolah pun mereka tidak merasakan kenyamanan dalam belajar, media pembelajaran yang disediakan tak cukup untuk mereka memahami mata pelajaran. Belum lagi bicara masalah kesejahteraan guru yang sangat jauh dari harapan sehingga memaksa guru harus memutar otak mencari pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang hal ini sangat menyita fokus para guru dalam memberikan layanan pendidikan yang maksimal kepada peserta didiknya.
Pendidikan Gorontalo akan menjadi baik apabila akses Pendidikan di perbaiki misalnya penyediaan Bus Sekolah gratis yang dulu pernah ada, Juga Pemerintah melalui seluruh stekholder yang ada bersama memaksimalkan sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah, dan tak lupa pula peningkatan kualitas guru melalui pemenuhan kesejahteraan yang layak bagi guru dan memberikan pelatihan-pelatihan yang intensif kepada para guru sesuai dengan bidang dan disiplin ilmunya masing-masing.
Program Pendidikan Gratis Provinsi Gorontalo sangatlah mulia, namun kemudian tak pelak hanya berhenti sampai disitu saja, Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap mutu dan kualitas Pendidikan, sehingga nantinya akan berimpilaksi pada IPM Daerah Gorontalo. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, yakni pemerintah tidak mau tahu terhadap kualitas Pendidikan maka sudah bisa dipastikan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo akan tetap berada pada posisi yang memprihatinkan bahkan bisa jadi turun ke posisi yang memalukan.
