MCB.Com (Kota Gorontalo) – Mekanisme penjaringan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo yang dilaksanakan oleh PPP seakan hanya menggugurkan kewajiban terhadap juklak (petunjuk pelaksanaan) yang dikeluarkan oleh DPP PPP. Kesan itu muncul ketika proses penetuan bakal calon tidak mengikuti prosedur yang lazimnya sebagaimana ketentuan amanat juklak.
Padahal, sebelumnya Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo, Nelson Pomalingo sempat mengungkapkan, penentuan bakal calon kepala daerah, baik di Kota Gorontalo mapun di Kabupaten Gorontalo Utara akan ditentukan oleh DPW melalui fit and proper test. Namun mekanisme tersebut terkesan diabaikan.
Bocoran penentuan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo terungkap melalui hasil wawancara MCB.Com dengan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Gorontalo, Achmad Hulopi baru-baru ini.
Rapat Koalisi PDI Perjuangan dan PPP yang mematenkan pasangan calon Rum Pagau dan Rusli Monoarfa.
Menurut Achmad Hulopi, penentuan bagi bakal calon tersebut langsung oleh DPP PPP. Sedangkan mekanisme partai di PPP akan tetap dijalankan sesuai amanat juklak, tetapi administrasinya sedang diproses di DPP PPP.
“Koalisi PDI Perjuangan dan PPP telah paten mengusung Rum Pagau-Rusli Monoarfa dengan tidak mengabaikan juklak. DPW PPP akan tetap melaksanakanan mekanisme fit and proper test,” urai Achmad Hulopi.
Karena Rum Pagau sebagai kader PDI Perjuangan sudah menemukan koalisi dan pasangan calon kata Achmad Hulopi, maka namanya dipatenkan dalam bingkai koalisi partai yang disebut, Koalisi Rakyat Madani.
Achmad Hulopi mengurai bahwa koalisi rakyat identik dengan PDI Perjuangan, sedangkan madani lebih bernuansa islami yang dimiliki oleh PPP, sehingga menjadi kolaborasi kedua partai tersebut menjadi—nasionalis dan religius.
Achmad Hulopi menegaskan, koalisi PDI Perjuangan dan PPP sudah diputuskan melalui rapat pimpinan harian yang dihadiri oleh kedua partai, dengan mengambil tempat di Sekretariat DPC PDI Perjuangan. Saat ini tinggal mematangkan rekomendasi kedua partai.
“Di internal PDI Perjuangan pada awal bulan November akan dikeluarkan oleh Ketua Umum rekomendasinya. Rekomendasi yang akan dikeluarkan sudah berdasarkan format KPU,” tandasnya.* (01/02)
