MCB.Com (Kota Gorontalo) – Komisi A DPRD Kota Gorontalo melakukan rapat dengar pendapata dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Gorontalo.
Anggota dewan yang tergabung dalam Komisi A mempertanyakan hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Kepala BKPP Iksan Hakim, khususnya mengenai efektivitas dan kinerja tenaga honor.
Anggota Komisi A juga meminta klarifikasi Iksan Hakim yang sepertinya menghindar saat dikunjungi Komisi A di kantornya. Menjawab pertanyaan tersebut, Iksan menjelaskan, kegiatan sidak dimaksudkan untuk mengetahui kinerja dan kualitas ASN dan juga mengecek keaktifan tenaga honor.
Sidak ini kata Iksan, merupakan kegiatan rutin setiap bulan dengan melakukan rapat bersama Kasubag yang ada di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Gorontalo.
Iksan mengecek langsung seberapa besar tenaga honor yang aktif. “Perlu data lengkap untuk memastikan keakuratannya. Tercatat, jumlah tenaga honor yang ada di Kota Gorontalo sebanyak 1.181,” jelasnya.
Terkait tudingan Komisi A yang menyebut bahwa Iksan menghindar kunjungan Komisi A di kantornya, ia membantah. “Saat Komisi A mengadakan kunjungan di kantor BKPP, bertepatan saya sedang menerima kunjungan Komisi I Bolsel,” jelasnya.
Setelah menerima kunjungan Komisi I Bolsel, siangnya Iksan mengaku menemui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo. Namun ternyata pada saat bersamaan Sekda sedang sibuk memimpin rapat.
“Saya baru mengetahui bahwa Komisi A berkunjung ke kantornya pada hari itu, setelah seharian dalam kepadatan kegiatannya. Olehnya saya meminta maaf atas peristiwa tersebut,” tangkisnya.
Diakhir rapat tersebut, anggota Komisi A merasa cukup dengan keterangan dan klarifikasi yang disampaikan BKPP Kota Gorontalo. Namun Komisi A memberikan catatan agar tenaga honorer diefektifkan.
Komisi A meminta untuk tidak menerima tenaga honor di Kota Gorontalo sampai bulan Desember, dan akan diatur kembali pada tahun 2018.* (01/03)
