MCB.Com (Gorontalo) – Jarigan internet yang digunakan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sering macet. Mereka mengeluh. Akibatnya, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib asal PPP ini berang. Ia bahkan memberi warning kepada pihak Telkom, jika tak memperbaikinya akan diusulkan putus kontrak.
“Jadi ini merupkan keluhan disetiap SKPD, termasuk DPRD. Jaringan internet bermasalah dan sering tidak bisa digunakan. Ini kan mengganggu kerja dari SKPD dan DPRD dalam menyelesaikan beberapa tugas-tugas yang secepatnya dituntaskan,” terang AW Thalib.
Memang kata AW Thalib, sebelumnya langganan internet tersebut diserahkan kepada SKPD untuk dikelolah sendiri. Namun pada pembahasan anggaran tahun 2016, bahwa mulai anggaran tahun 2017 pengelolaannya diambil alih oleh Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, dengan alasan satu pintu.
Padahal menurut mantan anggota DPR-RI satu periode ini, anggaran yang dipakai begitu besar—hingga ratusan juta rupiah, bahkan mencapai 1 miliar rupiah pertahun. Namun hasilnya saat ini sangat mengecewakan.
“Lihat saja di DPRD, hampir-hampir sulit menggunakan dan memanfaatkan internet yang tidak ada. Yang termanfaatkan adalah asset, dan itu bukan milik dari Telkom dan Kominfo, tetapi itu adalah hibah dari salah satu perusahaan media yang ada di Gorontalo,” terangnya.
Rencananya, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo akan mengundang pihak Telkom untuk diminta keterangan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kemacetan internet. Hal ini merupakan bentuk pengawasan dari anggota dewan.
AW Thalib justru menduga ada perangkat lain yang bocor atau kuotanya diperjual belikan kepada pihak lain. Nah, jika sampai demikian kenyataannya, Komisi I akan mengusulkan pemutusan kontrak. Kalau perlu akan diproses secara hukum.
“Kita beli kosong isinya, jadi fiktif. Sementara isinya sudah dijual kepada orang lain. Ini yang kita curigai jangan sampai ada praktek seperti itu. Berarti ini ada pembobolan, ada pencurian kuota harusnya kita miliki yang justru dipakai oleh orang lain. Dan bila terbukti kita akan proses sesuai hukum yang berlaku dan ini sudah kita ingatkan pada RDP terakhir dengan mereka bahwa ini ada keluhan dari SKPD,” tegas AW Thalib.(01/02/-17)
