MCB.Com (Kota Gorontalo) – Peristiwa 12 September 2017 merupakan catatan sejarah ‘pelengseran’ Marten Taha dari Ketua DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo dan penunjukkan Fikram AZ Salilama sebagai Pelaksana Tugas (PLT).
Kala itu, sekitar pukul 23.37 Wita, sejumlah Kader Golkar ketika mendengar keputusan DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo ‘mencopot’ orang nomor satu di Kota Gorontalo tersebut langsung sujud syukur di pelataran Rumah Sakit Aloei Saboe. Kebetulan mereka sedang berkumpul menjaga Ketua DPRD Kota Gorontalo—Fedriyanto Konio yang sementara dirawat di rumah sakit.
Apa yang terjadi kemudian? Ternyata usaha untuk ‘melengserkan’ Marten Taha dari Ketua Golkar tak membuahkan hasil. Hanya berkisar dua minggu—tepatnya tanggal 2 Oktober 2017, Marten Taha ditetapkan oleh DPP Partai Golkar sebagai Calon Walikota Gorontalo tahun 2018.
Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Rusli Habibie saat rapat dengan DPP Partai Golkar.
Apakah ini adalah bagian dari skenario Partai Golkar? Tak ada yang tahu. Mungkin hanya para petinggi Golkar yang mengerti. Alhasil, sujud syukur ‘menolak’ dan ‘melengserkan’ Marten Taha, justru berbuah hasil rekomendasi dari DPP Partai Golkar sebagai calon walikota.
Erwin Rauf—Ketua OKK DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo secara gamblang menguarai bahwa peristiwa sujud syukur yang dilakukan oleh sebagian Kader Golkar, hanyalah sebuah dinamika politik yang tidak perlu dipersoalkan. “Insya Allah semua aman-aman saja,” kata Erwin kepada MCB.Com ketika berbincang-bincang di Kantor DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo, Rabu,(4/10).
Bahkan menurut Erwin, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo—Rusli Habibie telah menggelar pertemuan dengan semua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kota Gorontalo. Rusli telah mengingatkan, semua pengurus Golkar harus mendukung Marten Taha sebagai calon walikota.
Ketua OKK DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo, Erwin Rauf.
“Jika ada yang tidak mau mendukung Pak Marten sebagai calon walikota, dipersilahkan segera membuat pernyataan pengunduran diri dari partai Golkar,” ungkap Erwin, meniru pernyataan Rusli Habibie.
Lantas bagaimana nasib empat PK yang telah mendapat teguran disiplin organisasi dari DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo, tertanggal 7 September 2017? Dengan enteng Erwin berkilah, “Mereka sudah datang memberikan klarifikasi”. Namun Erwin tidak mengurai bentuk klarifikasi yang disampaikan oleh para PK yang telah menghadap.
“Tidak ada surat balasan dari PK atas surat teguran tersebut. Tidak ada pernyataan permintaan maaf atau rasa bersalah yang disampaikan oleh PK. Tapi hanya dengan tatapan mata dari mereka merupakan bentuk klarifikasi yang sudah bisa dimengerti dan dipahami,” urai Erwin sambil tertawa. * (01/02)
