MCB.Com (Kota Gorontalo) – Konflik internal Partai Golkar Kota Gorontalo belum berakhir. Sebelumnya Pengurus Kecamatan (PK) melayangkan surat mosi tidak percaya atas kepemimpinan Marten Taha. Bahkan Marten Taha diminta mundur dari Ketua DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo dan mendesak DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo segera menunjuk PLT (Pelaksana Tugas) untuk mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Gorontalo.
Demikian disampaikan Pengurus Golkar Kota Gorontalo, Hais Nusi kepada awak media di Rumah Sakit Aloei Saboe, Minggu (10/9). Hais juga menyesalkan sikap Marten Taha memberikan Surat Peringatan (SP) kepada beberapa PK yang tidak hadir undangan pada rapat DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo.
Hais Nusi menilai bahwa pemberian surat peringatan kepada PK tersebut—tidak wajar. Pasalnya, Marten Taha justru telah mendapat surat peringatan pertama dan kedua dari DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo.
“Jadi tidak wajar seorang Marten Taha yang sudah mendapat peringatan terakhir atau kesempatan kerakhir malah memberikan surat peringatan kepada PK yang tidak hadir. Ini justru tidak masuk akal. Seharusnya Marten Taha harus mundur dari Golkar, karena dia sudah diberikan kesempatan pertama, kesempatan kedua, sampai kesempatan ketiga untuk menghadirkan semua pengurus PK, tidak mampu dia lakukan,” urai Hais Nusi.
Tampak beberapa kader Golkar Kota Gorontalo setia menjaga Fedriyanto Konio di RS Aloei Saboe.
Menurut Hais Nusi, dari 9 PK di Kota Gorontalo, ada 6 PK dan 32 Pengurus Kelurahan (PL) tidak mampu dihadirkan Marten Taha dalam sebuah pertemuan, sehingga Marten dianggap tidak mampu memimpin DPD II Golkar.
Desakan pelaksanaan Musdalub DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo tersebut kata Hais Nusi, karena ketidakmampuan Marten Taha dalam mengelola organisasi partai. Demikian juga Hais Nusi mendesak Tim 5 yang dibentuk DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo untuk segera menggelar Musdalub.
Disisi lain, Hais Nusi meminta Roem Kono yang nota benenya sebagai Pengurus Golkar di pusat untuk bersifat obyektif melihat persoalan di Kota Gorontalo. “Jangan hanya kepentingan anaknya yang kemudian tidak melihat secara keseluruhan kepentingan Golkar itu sendiri,” tegas Hais Nusi.
Munculnya desakan Musdalub kata Hais Nusi disebabkan, Marten Taha meninggalkan para kader Golkar yang telah mendudukkan dia sebagai walikota—bukan kader Partai Golkar yang meninggalkan Marten Taha.
“Dia sudah disibukkan oleh teman-teman barunya yang namanya SMT, sehingga menelantarkan kader-kader Golkar. Itu yang terjadi. Pak Roem Kono sebagai orang Gorontalo sebagai wakil Golkar di pusat harus melihat ini. Jangan hanya melihat kepentingan anakanya yang akan dicalonkan sebagai wakil walikota,” urai Hais Nusi.
Sebelumnya Tim lima bentukan DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo memberikan dua rekomendasi; Pertama, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo melakukan rekonsiliasi internal pengurus Golkar Kota Gorontalo. Kedua, dalam rangkan menghadapi pemilu, dimungkinkan melaksanakan Musdalub Partai Golkar Kota Gorontalo sesuai ketentuan Partai Golkar.
Namun DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo memilih rekomendasi yang pertama dan Marten Taha menyanggupinya. Keputusan untuk memilih rekomendasi pertama tersebut disepakati pada rapat pleno diperluas DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo yang digelar di kediaman Rusli Habibie, Sabtu (2/9).* (01/02-Bayu)
