Peristiwa dugaan penyekapan di kamar hotel oleh oknum anggota dewan terhadap seorang wanita pegawai sekretariat dewan, sungguh sangat memalukan. Betapa tidak, anggota dewan yang seharusnya menjadi panutan dan disebut “terhormat” itu, justru diduga berbuat bejat terhadap wanita yang bukan muhrimnya alias telah memiliki suami.
Perilaku oknum anggota dewan tersebut sudah menjadi rahasia umum dan diperbincangan diberbagai tempat, termasuk di warung kopi. Apalagi kasus asusila ini sempat dilaporkan ke Badan Kehomatan (BK) Dewan dan ke pihak kepolisian.
Ketua BK DPRD Kota Gorontalo, Hais Nusi pada konferensi pers di ruang Komisi C beberapa waktu lalu, secara terbuka menyebut nama oknum anggota dewan itu yang berasal dari Fraksi PPP, berinisial RB.
Namun menurut Hais, RB telah mengaku hilaf atas perbuatannya. Makanya oknum anggota dewan dari Partai Ka’bah ini telah menyatakan permintaan maaf kepada wanita berinisial LK—yang nota benenya salah satu pegawai di Sekretariat DPRD Kota Gorontalo.
Lantaran lelaki RB telah meminta maaf, dan keduanya sudah saling memaafkan, Hais Nusi menganggap bahwa persoalannya sudah selesai—dan tidak lagi ditindak lanjuti.
Walau Badan Kehormatan Dewan menyatakan telah selesai, berbeda dengan kader PPP. Mereka tetap mempersoalkan. Pasalnya, perbuatan oknum tersebut merusak citra partai di mata publik dan bertentangan dengan prinsip perjuangan PPP.
Nah, berikut wawancara mediacerdasbangsa.com (MCB) bersama Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo, Tedi SK Neu (TN), yang juga Koordinator Wilayah (Korwil) PPP Kota Gorontalo.
MCB : Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TN : Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
MCB : Sepertinya anda belum puas dengan kasus asusila yang dilakukan oleh oknum anggota dewan dari partai anda. Padahal kasus tersebut sudah dinyatakan selesai oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Gorontalo. Orangnya mengaku hilaf dan sudah minta maaf. Kenapa?
TN : Owh…, tidak bisa dibiarkan…! Ini merusak citra partai.
MCB : Apa alasan anda?
TN : Alasan saya selaku kader PPP, hal ini sangat bertentangan dengan Khittah Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan.
MCB : Ah…, bukankan itu hal yang biasa?
TN : Bagi yang biasa melakukan, itu mungkin hal yang biasa. Tapi di partai kami, itu hal yang sangat prinsip. Jangan ada perbuatan seperti itu. Nauzubillahiminzalik….
MCB : Prinsip mana yang anda maksud? Bukankah prinsip itu hanya berkaitan dengan perilaku?
TN : Nah…, di PPP mengenal enam prinsip perjuangan, salah satunya adalah prinsip amar ma’ruf nahi munkar.
MCB : Tapi kenapa DPW atau DPP tidak mengambil sikap?
NT : Kalau menyangkut hal itu, mungkin Ketua DPW PPP yang hari ini dipimpin oleh Prof. Nelson Pomalingo, belum mengetahui info ini. Barangkali teman-teman bisa mengkomunikasikan hal ini ke beliau. He…he…
MCB : Atau memang sengaja didiamkan?
TN : Kalau itu tidak benar. Mungkin faktor kesibukan beliau sehinga info ini belum sampai ke beliau. Kalau info ini sampai, pasti beliau akan tindak lanjuti.
MCB : Apa yang anda harapkan jika informasi ini sampai sama Pak Prof Nelson?
NT : Permintaan saya, tentu kita letakkan persoalan ini sesuai dengan mekanisme partai dan konstitusi PPP.
MCB : Mekanisme partai yang mana anda maksud?
TN : Mekanisme yang akan dilakukan oleh partai adalah melakukan investigasi. Verifikasi akan kebenaran berita atau info ini. Tapi ini semua tergantung Pak Ketua DPW PPP.
MCB : Apa yang anda harapkan dari keputusan partai atas dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh oknum anggota dewan tersebut?
TN : Oknum tersebut harus diberi sanksi berupa pemberhentian keanggotaan, karena merusak citra partai.
MCB : Ok. Terima kasih atas kesediaannya memberikan keterangan seputar tindakan amoral yang dilakukan oleh oknum dari PPP. Insya Allah yang menjadi harapan anda mendapat perhatian dari DPW maupun DPP.
TN : Terima kasih kembali. Kita hanya bisa berdoa saja, semoga dengan tindakan tegas dari PPP akan mengembalikan citra Partai Ka’bah ini lebih baik ke depan. Amin…
MCB : Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TN : Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.***
