MCB.Com (Gorontalo) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan penyajian laporan keuangan yang tidak tertib. Untuk itu Pemerintah Provinsi Gorontalo meminta bimbingan dan arahan dari BPK Perwakilan Gorontalo agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Idris Rahim pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017, Rabu (30/5/2018).
“Selama dalam proses audit, mulai dari entry meeting, exit meeting, sampai dengan penyerahan hasil audit, apabila terdapat tanggapan yang kurang dan menjadikan tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo berketetapan ingin mengelola keuangan dengan efektif, efisien, transparan dan angkuntabel,” ujar Idris.
Menurut Idris, opini WTP yang diraih Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2017 merupakan suatu hal yang patut disyukuri, karena tahun ini merupakan WTP yang keenam. Namun Idris mengakui, jumlah laporan yang disajikan bertambah banyak akibat dari adanya penerimaan aset-aset Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) bidang pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, seperti; SMA, SMK, dan SLB.
Kemudian terang Idris, bidang kehutanan serta perikanan pada tahun 2017 asset tetap bertambah signifikan menjadi 1,9 triliun rupiah, dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 1,5 triliun rupiah.
Pengruh lainnya kata Idris, di tahun 2017 dilakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PP 18 tahun 2016. Akibatnya, ada OPD yang dibubarkan, dan ada juga yang digabung atau dilebur.
Dikatakan, untuk mendapat laporan keuangan berbasis actual, diperlukan banyak pengembangan sistem penyesuaian regulasi dan aplikasi. “Alhamdulillah semua piranti yang diperlukan dapat disediakan dan dapat melaksanakan akuntansi berbasis actual,” terang Idris.
Selain piranti diatas kata Idris, kesiapan SDM sangat diperlukan dalam penerapan akuntansi berbasis akurat. “Saya sebagai Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan penghargaan yang tinggi kepada BPK Perwakilan Gorontalo, BPKP, dan juga Kemendagri yang senantiasa mengawal pengembangan kemampuan SDM pemerintah Gorontalo,” tandasnya.(TIM)
